Pj Bupati Kobar Ikuti Rakor Pembekalan Kepala Daerah 

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 16 Juni 2022 15:37, Dibaca 1,562 kali.

MMCKalteng - Kotawaringin Barat - Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Anang Dirjo mengikuti rapat koordinasi (rakor) pembekalan kepala daerah. Dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (16/6/2022) ini diikuti 48 penjabat kepala daerah yang terdiri dari lima gubernur dan 43 bupati/wali kota.  

Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, kegiatan ini digelar untuk membekali para penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tema Rakor adalah "Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, yang Transparan dan Akuntabel dalam Mendukung Program Kebijakan Strategis Nasional serta Pemulihan Ekonomi Nasional".

(Baca Juga : Wabup Buka Kegiatan Gathering Media Sosial & Cetak)

Mahfud MD menuturkan, rakor ini untuk membekali para penjabat kepala daerah agar tampil sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, mendorong penjabat mampu menjaga kebijakan pemerintah pusat, sehingga selaras dengan daerah.

Dalam arahannya, Mahfud menekankan, para penjabat kepala daerah perlu mendukung program prioritas nasional dan pemulihan ekonomi nasional.

“Beberapa persoalan juga perlu diwaspadai para penjabat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kewaspadaan ini perlu diperhatikan, apalagi menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Mahfud.

Dalam kesempatan ini Pj Bupati menyampaikan jika dirinya siap untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. “Sesuai arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah siap melaksanakan dan mendukung kebijakan, terutama terkait upaya pemulihan ekonomi masyarakat di daerah,” kata Pj Bupati. 

Selain Menkopolhukam, hadir sejumlah narasumber seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (prokom kobar/edt:rkh)